Teras Malioboro, lokasi baru Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro

Gubernur DIY Sri Sultan HB X secara resmi memberikan nama tempat baru PKL Malioboro dengan sebutan Teras Malioboro. Prosesi ini digelar melalui Wilujengan atau syukuran secara tertutup di Teras Malioboro 1 atau eks Gedung Bioskop Indra, Rabu (26/1/2022).

Sultan berharap perpindahan PKL harus menjadi semangat bersama, bukan semata-mata karena fasilitas. Pemda DIY dan Pemkot Jogja tidak akan tinggal diam setelah memindahkan para PKL. Melainkan akan terus berusaha mensukseskannya melalui berbagai program dalam membantu PKL Malioboro. Sultan menjamin para PKL tidak akan dipungut biaya apa pun selama satu tahun anggaran.

“Untuk itu tadi juga sudah saya utarakan, didukung oleh APBD, kami dalam waktu satu tahun anggaran ini tidak akan menarik pajak apapun kepada para pedagang yang pindah dalam waktu satu tahun anggaran nanti kita lihat perkembangannya. Demikian juga kotamadya [Pemkot Jogja] tidak akan minta retribusi dalam satu tahun anggaran ini,” kata Sultan usai Wilujengan penggunaan Gedung Eks Bioskop Indra sebagai tempat baru PKL Malioboro, Rabu (26/1/2022) sore.

HB X menegaskan pemerintah akan memberikan ruang kepada para PKL untuk fokus bersama-sama mempromosikan tempat yang baru ini. Sehingga menjadi pilihan menarik bagi para wisatawan maupun bagi warga masyarakat Jogja yang ingin belanja di PKL di Teras Malioboro 1 maupun Teras Malioboro 2.

Selain itu ke depan akan diterbitkan keputusan terkait larangan PKL berjualan di sepanjang Jalan Malioboro. Sultan menyadari jika masih ada PKL yang nekat berjualan maka dapat merugikan PKL yang sudah pindah.

“Dengah demikian harapan saya kami juga sepakat nanti otomatis akan mengeluarkan keputusan yang baru kita desain bagaimana dengan PKL pindah di tempat yang satu di Teras Malioboro 1 dan 2 tidak boleh ada lagi PKL jualan di sepanjang Malioboro. Soalnya nanti kalau boleh ya kasian mereka yang pindah. Jadi sama-sama hal ini kita lakukan,” katanya.

Raja Ngayogyakarta ini menegaskan pada kesempatan lain akan bertemu dengan para pemilik toko di kawasan Malioboro untuk mengembalikan aset mereka dahulu yang diambil sekitar lima meter, yang semestinya berfungsi untuk pejalan kaki namun ditempati PKL.

“Nanti kami juga akan berjumpa dalam kesempatan lain dengan para pemilik toko untuk mengembalikan aset mereka yang dulu dikrowok [dipakai]lima meter itu yang mestinya berfungsi untuk pejalan kaki, dipakai teman-teman PKL. Jadi akan saya serahkan kembali dengan catatan itu tetap menjadi ruang publik pejalan kaki, tapi jangan nanti di situ tokone dijembarke untuk jualan, ya jangan,” ucap Sultan.

Sehingga ketika nantinya ada Keputusan Gubernur untuk bekerja sama dengan Unesco dalam kaitan usulan sumbu filosofi sebagai warisan budaya dunia tidak melanggar hukum. Sultan menyadari jika hal ini tidak diatur maka secara tidak langsung pemerintah ikut melanggar karena ada sebagian yang bukan asetnya Pemda DIY.

“Kan yang ruang publik lima meter itu sama saja saya aku milik Pemda yang sebetulnya bukan aset pemda, itu kan pidana itu saya hindari sehingga kondisi seperti ini nanti bulan Juni tim dari Unesco akan datang melakukan verifikasi jangan sampai hal seperti ini menjadi temuan sehingga mempersulit posisi kita. Bahwa sukses atau tidaknya menjadi tanggungjawab kita semua,” katanya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY Srie Nurkyatsiwi menyatakan setiap PKL akan mendapatkan gerobak sesuai kebutuhan masing-masing untuk yang menempati Teras Malioboro 1. Saat ini kasih terus dilakukan komunikasi untuk menentukan PKL yang akan menempati lokasi baru.

Selengkapnya Baca: HarianJogja